Sat10162021

Last updateFri, 23 Nov 2018 7am

Video Banjarnegara

Back You are here: Home Derap Serayu online Laporan Utama Menengok Sejarah Korpri,PGRI dan Dharma Wanita

Menengok Sejarah Korpri,PGRI dan Dharma Wanita

Tahun ini, penyelenggaraan HUT Ke-44 Korpri, HUT Ke-70 PGRI, dan HUT Ke-18 Dharma Wanita dilaksanakan bersama dalam satu rangkaian kegiatan. Tentu saja, tujuannya untuk menciptakan kegiatan yang bermanfaat secara efektif dan efisien serta penuh kebersamaan. Ketika hendak memperingati Hari Ulang Tahun (HUT), sebuah organisasi akan berusaha menyelenggarakan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Apalagi ketika tiga organisasi merayakan HUT bersama, pastinya lebih meriah.

 

Berbagai kegiatan pun digelar. Mulai dari  Pertandingan Olah raga, kesenian, Seminar Pendidikan dan Diskusi Pendidikan, dan bhakti sosial. Semua berjalan dengan lancar, meriah dan penuh semangat kebersamaan. Dibalik kemeriahan peringatan hari jadi ketiga organisasi itu. Inilah sejarah singkat Korpri, PGRI dan Dharma Wanita Persatuan yang kami rangkum dari beberapa sumber terpercaya.

Sejarah KORPRI        Korps Pegawai Republik Indonesia, atau disingkat KORPRI, adalah organisasi yang anggotanya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, dan perangkat Pemerintah Desa. Meski demikian, Korpri seringkali dikaitkan dengan Pegawai Negeri Sipil. Kedudukan dan kegiatan Korpri tak terlepas dari kedinasan.

    Korpri didirikan pada tanggal 29 November 1971 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 tahun 1971. Namun latar belakang sejarah pendiriannya dimulai sejak Perang Dunia II. Pada bulan Maret 1942, Pemerintahan tentara pendudukan Jepang menggunakan bekas pegawai negeri pemeripntah Hindia Belanda. Pada tanggal 17 Agustus 1945, semua bekas pegawai pemerintahan tentara pendudukan Jepang dijadikan pegawai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Pada masa agresi Belanda pada 19 Desember 1948 hingga 27 Desember 1949, disebutkan ada tiga jenis pegawai yaitu : Pegawai Negeri yang tinggal di daerah pemerintahan Republik Indonesia tetap menjadi Pegawai Republik Indonesia (RI), Pegawai Negeri yang tinggal di daerah pendudukan Belanda ada yang tetap menjadi pegawai RI (pegawai Non-kooperator) dan ada yang bekerja sama dengan Belanda (Kooperator). Pada tanggal 27 Desember 1949 pegawai RI, Pegawai Non-kooperator dan Pegawai Kooperator dijadikan Pegawai Republik Indonesia Serikat.

    Tanggal 15 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959 (masa Demokrasi Liberal), Pegawai RI terkotak-kotak sesuai dengan aspirasi politik dan ideologi yang dianutnya. Kemudian tanggal 5 Juli 1959 - 1 Oktober 1965 (masa Demokrasi terpimpin) Pegawai RI terkotak-kotak sesuai dengan aspirasi politik dan ideologi yang dianutnya, dengan kebijaksanaan yang berazaskan Nasakom.

    Maka setelah orde lama runtuh, pada tahun 1966 penguasa orde baru beritikad, pegawai RI yang semula terkotak-kotak sesuai dengan aspirasi politik dan ideologi yang dianutnya perlu dipersatukan dalam satu wadah. Akhirnya, dengan dasar KEPPRES nomor 82 tahun 1971 tanggal 29 November 1971, dibentuk KORPRI.

    Sayangnya, selama Orde Baru, Korpri sempat dijadikan alat untuk melindungi pemerintah yang berkuasa. Namun sejak era reformasi, Korpri berubah menjadi organisasi yang netral, tidak berpihak terhadap partai politik tertentu.

    Korpri memiliki struktur kepengurusan di tingkat pusat maupun di tingkat Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah. Saat ini kegiatan Korpri umumnya berkiprah dalam hal kesejahteraan anggotanya, termasuk mendirikan sejumlah badan/lembaga profit maupun non-profit.

PGRI dan Hari Guru

    PGRI lahir pada 25 November 1945, setelah 100 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Cikal bakal organisasi PGRI adalah diawali dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) tahun 1912, kemudian berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI) tahun 1932.

    Semangat kebangsaan Indonesia telah lama tumbuh di kalangan guru-guru bangsa Indonesia. Organisasi perjuangan huru-guru pribumi pada zaman Belanda berdiri tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB).

Organisasi ini bersifat unitaristik yang anggotanya terdiri dari para Guru Bantu, Guru Desa, Kepala Sekolah, dan Penilik Sekolah. Dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda mereka umumnya bertugas di Sekolah Desa dan Sekolah Rakyat Angka Dua.

    Sejalan dengan keadaan itu maka disamping PGHB berkembang pula organisasi guru bercorak keagamaan, kebangsaan, dan yang lainnya.

    Kesadaran kebangsaan dan semangat perjuangan yang sejak lama tumbuh mendorong para guru pribumi memperjuangkan persamaan hak dan posisi dengan pihak Belanda. Hasilnya antara lain adalah Kepala HIS yang dulu selalu dijabat orang Belanda, satu per satu pindah ke tangan orang Indonesia. Semangat perjuangan ini makin berkobar dan memuncak pada kesadaran dan cita-cita kesadaran. Perjuangan guru tidak lagi perjuangan perbaikan nasib, tidak lagi perjuangan kesamaan hak dan posisi dengan Belanda, tetapi telah memuncak menjadi perjuangan nasional dengan teriak “merdeka.”

    Pada tahun 1932 nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) diubah menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI). Perubahan ini mengejutkan pemerintah Belanda, karena kata “Indonesia” yang mencerminkan semangat kebangsaan sangat tak disenangi Belanda. Sebaliknya, kata “Indonesia” ini sangat didambakan oleh guru dan bangsa Indonesia.

    Pada zaman pendudukan Jepang segala organisasi dilarang, sekolah ditutup, Persatuan Guru Indonesia (PGI) tidak dapat lagi melakukan aktivitas.

Wisata

Pariwisata di banjarnegara
Pariwisata
Banjarnegara

Perkebunan

POHON KARET
Perkebunan &
Kehutanan

Pertanian

Potensi
Pertanian

Industri

Potensi Perindustrian di Banjarnegara
Potensi
Industri

Pertambangan

Potensoi Pertambangan
Potensi
Pertambangan