NO

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

1.      Undang-undang  nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2.      Undang-undang No. 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

3.      Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;

4.      Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

5.      Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6.      Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

7.      Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pemberian Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Kabupaten Banjarnegara.erita Daerah Kabupaten BANJARNEGARA Tahun 2015 Nomor 38).

2.

Persyaratan Pelayanan

1.      Permohonan dari ybs kepada Bupati Banjarnegara lewat Kepala OPD yang bersangkutan;

2.      Kepala OPD meneruskan ke BKD disertai surat pengantar;

3.      Fotocopy SK Kenaikan pangkat terakhir;

4.      Surat asli Keterangan Dokter (Cuti Sakit);

5.      Surat Surat asli keterangan dokter/bidan mengenai perkiraan lahir (Cuti melahirkan);

6.      Surat permohonan disertai alasan cuti/ Jadwal umroh dan bukti pelunasan (Cuti karena alasan penting);

7.      Jadwal keberangkatan haji dan bukti pelunasan haji (Cuti besar);

8.      Fotokopi SK CPNS (Cuti diluar tanggungan negara);

3

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1.      Menerima permohonan cuti dari PNS / PTT / THL dan memeriksa berkas;

2.      Memeriksa berkas permohonan;

3.      Membuat draft surat cuti;

4.      Memeriksa dan paraf pada draft surat cuti;

5.      Penandatanganan surat cuti;

6.      Pemberian surat cuti kepada Pegawai yang bersangkutan;

7.      Penyerahan Surat Cuti kepada PNS atau mengirim berkas permohonan cuti ke BKD;

8.      Pengarsipan surat;

4

Jangka waktu penyelesaian

Paling lambat 30 menit permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap.

5

Biaya/Tarif

-

6

Produk Pelayanan

Surat Ijin Cuti

7

Penanganan,Pengaduan, Saran, dan Masukan

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :

1.      Datang langsung;

2.      Surat;

3.      Telpon;

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1.      Verifikasi aduan;

2.      Mediasi;

3.      Koordinasi;

4.      Sanksi.

SDM yang mengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1.      1 orang Kabag Umum;

2.      1 orang Kasubag Tata Usaha;

3.      1 orang Staf Teknis;

4.      1 orang OPD Tekait (BKD).

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1.      Ruang Pengaduan;

2.      Kotak Saran;

3.      Pesawat telepon / Faksimili;

4.      Komputer;

5.      Kendaraan roda 2 atau 4.

Bagian yang mengampu penanganan aduan, saran dan masukan adalah: Bagian Umum

8

Sarana dan Prasarana, dan/  fasilitas

1. Ruang Pelayanan;

2. ATK;

3. Arsip Kepegawaian;

4. Komputer;

5. Meja;

6. Kursi;

7. Kendaraan roda 2 dan roda 4;

8. Toilet;

9. Printer;

10. Jaringan Wifi.

9

Kompetensi Pelaksana

1.      Menguasai Standar Operasional Prosedur

2.      Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan terkait kepegawaian;

3.      Memiliki pengetahuan mengenai syarat pengajuan cuti pegawai;

4.      Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik;

5.      Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;

6.      Memiliki kemampuan kerjasama tim.

7.      Mampu mengoperasikan komputer;

8.      Memahami penggunaan Aplikasi Simpeg dan aplikasi lainnya.

10

Pengawasan Internal

1.      Sekretariat DPRD melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting;

2.      Kepala Bagian melakukan verifikasi dokumen usulan cuti pegawai dan melaporkan kepada Sekretaris DPRD.

11

Jumlah Pelaksana

Kepala Bagian, Kasubag TU, Staf Teknis (3 orang)

12

Jaminan Pelayanan

Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, trampil dan sopan santun.

13

Jaminan keamanan dan  keselamatan pelayanan

1.      Surat pengajuan cuti di bubuhi tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin keasliannya;

14

Evaluasi Kerja Pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.