NO

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

1.      Perda Kabupaten Banjarnegara No. 21 Tahun 2016 Tentang Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2017;

2.      Perbup No. 60 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara;

3.      Peraturan Bupati No. 725 Th. 2009 Tentang Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah;

4.      Perbup No. 53 Tahun 2016 Tentang Standarisasi biaya kegiatan, honorarium, pemeliharaan dan harga pengadaan barang dan jasa Tahun 2017;(Berita Daerah Kabupaten BANJARNEGARA Tahumor 38).

2.

Persyaratan Pelayanan

1.      Dokumen Pengajuan Usulan SPP, UP, GU, LS

2.      Data Dukung Pengajuan Usulan SPP, UP, GU, LS

3

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1.      Menyerahkan pengajuan kebutuhan yang sesuai SPJ yang direncanakan;

2.      Menerima pengajuan kebutuhan uang dari PPTK;

3.      Meneliti mengoreksi tersedianya dana;

4.      Menyiapkan administrasi/format SPP sesuai ketentuan;

5.      Membuat pengembalian/ pengawasan anggaran sesuai ketentuan;

6.      Melaksanakan pembukuan/ pencatatan bukti-bukti belanja sesuai ketentuan yang berlaku;

7.      Menandatagani SPP/ SPJ dan lampirannya;

8.      Mengajukan berkas SPP/ SPJ kepada pengguna anggaran lewat PPK SKPD;

9.      Menerima pengajuan SPP/SPJ dari bendahara pengeluaran;

10.  Mengajukan berkas SPP/ SPJ kepada pengguna anggaran lewat PPK SKPD;

11.  Menerima pengajuan berkas SPP/ SPJ dari bendahara melalui PPK SKPD & Kabag Keuangan

12.  Mengirim Laporan ke DPPKD

13.  Pengarsipan Dokumen evaluasi dan pelaporan.

4

Jangka waktu penyelesaian

Paling lambat 30 menit sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap.

5

Biaya/Tarif

-

6

Produk Pelayanan

Berkas Usulan Pengajuan SPP, UP, GU, LS

7

Penanganan,Pengaduan, Saran, dan Masukan

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :

1.      Datang langsung;

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

Verifikasi aduan;

1.      Mediasi;

2.      Koordinasi;

SDM yang mengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1.      1 orang Kabag Keuangan;

2.      1 orang Kasubag Anggaran dan perbendaharaan;

3.      1 orang operator simda;

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1.      Ruang Pengaduan;

Bagian yang mengampu penanganan aduan, saran dan masukan adalah : Bagian Keuangan

8

Sarana dan Prasarana, dan/  fasilitas

1.      Ruang pelayanan

2.      Komputer;

3.      ATK;

4.      Mesin Ketik;

5.      Kalkulator;

6.      Meja;

7.      Kursi;

8.      Jaringan Wifi.

9

Kompetensi Pelaksana

1.      Menguasai Standar Operasional Prosedur;

2.      Memiliki pengetahuan tentang sistem keuangan daerah;

3.      Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola keuangan yang baik;

4.      Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik;

5.      Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;

6.      Memiliki kemampuan kerjasama tim.

7.      Mampu mengoperasikan komputer;

8.      Memahami penggunaan Aplikasi Sistem Pengendalian Keuangan (Simda Keuangan).

10

Pengawasan Internal

1.      Sekretariat DPRD melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting;

2.      Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen dan atau rapat Tim Teknis Pengelola Keuangan serta melaporkan kepada Sekretaris DPRD.

11

Jumlah Pelaksana

Petugas operator simda, bendahara pengeluaran, verifikator (3 orang)

12

Jaminan Pelayanan

Berkas Usulan Pengajuan SPP, UP, GU, LS di bubuhi tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin keasliannya;

13

Jaminan keamanan dan  keselamatan pelayanan

Tanda Terima di bubuhi tanda tangan sehingga dijamin keasliannya.

14

Evaluasi Kerja Pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.