Sat10162021

Last updateFri, 23 Nov 2018 7am

Tupoksi

                TUGAS DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

 

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

 

Pasal 4

 

Disparbudmempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidangpariwisata dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

 

Pasal 5

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Disparbud menyelenggarakan fungsi :

a.

perumusan kebijakan dibidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, kelembagaan dan sumberdaya manusia pariwisata serta kebudayaan;

b.

pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, kelembagaan dan sumberdaya manusia pariwisata serta kebudayaan;

c.

pelaksanaan kebijakan di bidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata serta kebudayaan;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan dibidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata serta kebudayaan;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata serta kebudayaan;

f.

pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;

g.

pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan

h.

pelaksanaan fungsi  kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Bagian Kedua

Sekretariat

 

Pasal 6

 

(1)

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

 

 

 

Pasal 7

 

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Disparbud.

 

Pasal 8

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.

pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Disparbud;

b.

pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Disparbud;

c.

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan,  kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Disparbud;

d.

pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Disparbud;

e.

pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Disparbud;

f.

pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

g.

penyelenggaraan  pengelolaan  barang  milik/kekayaan  daerah  dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Disparbud;

h.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

i.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Pasal 9

 

(1)

Sekretariat, terdiri dari :

 

a.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

 

b.

Sub Bagian Keuangan; dan

 

b.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(2)

Sub Bagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

 

Pasal 10

 

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidangperencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerjadi lingkungan Disparbud.

 

Pasal 11

 

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf bmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan keuangandan anggaran di lingkungan Disparbud.

 

Pasal 12

 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidangketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Disparbud.

Bagian Ketiga

Bidang Destinasi Pariwisata

 

Pasal 13

 

(1)

BidangDestinasi Pariwisataadalah unsur pelaksanaDisparbud, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

BidangDestinasi Pariwisatadipimpin oleh Kepala Bidang.

 

Pasal 14

 

BidangDestinasi Pariwisatasebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasiserta pelaporan kebijakan bidangpengelolaan daya tarik wisata Daerah, kawasan strategis pariwisata Daerah, destinasi pariwisata Daerah, penyediaan  prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah, pengelolaan desa wisata serta pengembangan produk pendukung pariwisata.

Pasal 15

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, BidangDestinasi Pariwisatamenyelenggarakan fungsi :

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidangpengelolaan daya tarik wisata Daerah, kawasan strategis pariwisata Daerah, destinasi pariwisata Daerah, penyediaan  prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah, pengelolaan desa wisata serta pengembangan produk pendukung pariwisata;

 

 

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan daya tarik wisata Daerah, kawasan strategis pariwisata Daerah, destinasi pariwisata Daerah, penyediaan  prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah, pengelolaan desa wisata serta pengembangan produk pendukung pariwisata;

c.

pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan daya tarik wisata Daerah, kawasan strategis pariwisata Daerah, destinasi pariwisata Daerah, penyediaan  prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah, pengelolaan desa wisata serta pengembangan produk pendukung pariwisata;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pengelolaan daya tarik wisata Daerah, kawasan strategis pariwisata Daerah, destinasi pariwisata Daerah, penyediaan  prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah, pengelolaan desa wisata serta pengembangan produk pendukung pariwisata;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengelolaan daya tarik wisata Daerah, kawasan strategis pariwisata Daerah, destinasi pariwisata Daerah, penyediaan  prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah, pengelolaan desa wisata serta pengembangan produk pendukung pariwisata; dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Pasal 16

 

(1)

BidangDestinasi Pariwisata, terdiri dari :

 

a.

Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata; dan

 

b.

Seksi Pengembangan Produk Pariwisata.

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BidangDestinasi Pariwisata.

 

Pasal 17

 

Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan,pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporankebijakan bidang pengelolaan daya tarik wisata Daerah, kawasan strategis pariwisata Daerah dan destinasi pariwisata Daerah.

 

Pasal 18

 

Seksi PengembanganProduk Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf bmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan,pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporankebijakan bidangpenyediaan  prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah, pengelolaan desa wisata serta pengembangan produk pendukung pariwisata.

 

Bagian Keempat

Bidang Pemasaran Pariwisata

 

Pasal 19

 

(1)

BidangPemasaran Pariwisataadalah unsur pelaksana Disparbud, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

BidangPemasaran Pariwisatadipimpin oleh Kepala Bidang.

 

Pasal 20

 

BidangPemasaran Pariwisatasebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidangpemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Daerah serta pelayanan informasi pariwisata dan kebudayaan.

 

Pasal 21

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Destinasi Pariwisatamenyelenggarakan fungsi :

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidangpemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Daerah serta pelayanan informasi pariwisata dan kebudayaan;

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Daerah serta pelayanan informasi pariwisata dan kebudayaan;

c.

pelaksanaan kebijakan bidang pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Daerah serta pelayanan informasi pariwisata dan kebudayaan;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Daerah serta pelayanan informasi pariwisata dan kebudayaan;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidangpemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Daerah serta pelayanan informasi pariwisata dan kebudayaan; dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

 

(1)

BidangPemasaran Pariwisata, terdiri dari :

 

a.

Seksi Pemasaran dan Promosi Pariwisata; dan

 

b.

Seksi Pelayanan Informasi Pariwisata dan Budaya.

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BidangPemasaran Pariwisata.

 

Pasal 23

 

SeksiPemasaran dan Promosi Pariwisatasebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan,pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporankebijakan bidangpemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Daerah.

 

Pasal 24

 

SeksiPelayanan Informasi Pariwisata dan Budayasebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf bmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan,pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporankebijakan bidangpelayanan informasi pariwisata dan kebudayaan.

Bagian Kelima

Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata

 

Pasal 25

 

(1)

BidangKelembagaan dan Sumber daya Manusia Pariwisata adalah unsur pelaksana Disparbud, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

BidangKelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisatadipimpin oleh Kepala Bidang.

 

Pasal 26

 

BidangKelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata, sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar, jasa usaha pariwisata serta penetapan tanda daftar usaha pariwisata.

 

Pasal 27

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidang peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata, sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar, jasa usaha pariwisata serta penetapan tanda daftar usaha pariwisata;

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata, sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar, jasa usaha pariwisata serta penetapan tanda daftar usaha pariwisata;

c.

pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata, sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar, jasa usaha pariwisata serta penetapan tanda daftar usaha pariwisata;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata, sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar, jasa usaha pariwisata serta penetapan tanda daftar usaha pariwisata;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata, sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar, jasa usaha pariwisata serta penetapan tanda daftar usaha pariwisata; dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

 

(1)

Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata, terdiri dari :

 

a.

Seksi Kelembagaan dan Jasa Usaha Pariwisata; dan

 

b.

Seksi Sumber Daya Manusia Pariwisata.

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BidangKelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata.

 

Pasal 29

 

Seksi Kelembagaan dan Jasa Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporankebijakan bidang peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata, jasa usaha pariwisata dan penetapan tanda daftar usaha pariwisata.

 

Pasal 30

 

Seksi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporankebijakan bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

 

 

 

 

 

 

Bagian Keenam

Bidang Kebudayaan

 

Pasal 31

 

(1)

BidangKebudayaanadalah unsur pelaksana Disparbud, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

BidangKebudayaandipimpin oleh Kepala Bidang.

 

Pasal 32

 

BidangKebudayaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidangpengelolaan kebudayaan, museum Daerah, penetapan dan pengelolaan cagar budaya Daerah, pembinaan lembaga adat, kesenian, sejarah lokal, pelestarian tradisi, pembinaan lembaga adat, dan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) provinsi.

 

Pasal 33

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bidang Destinasi Pariwisatamenyelenggarakan fungsi :

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidangpengelolaan kebudayaan, museum Daerah, penetapan dan pengelolaan cagar budaya Daerah, pembinaan lembaga adat, kesenian, sejarah lokal, pelestarian tradisi, pembinaan lembaga adat, dan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) provinsi;

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan kebudayaan, museum Daerah, penetapan dan pengelolaan cagar budaya Daerah, pembinaan lembaga adat, kesenian, sejarah lokal, pelestarian tradisi, pembinaan lembaga adat, dan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) provinsi;

c.

pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan kebudayaan, museum Daerah, penetapan dan pengelolaan cagar budaya Daerah, pembinaan lembaga adat, kesenian, sejarah lokal, pelestarian tradisi, pembinaan lembaga adat, dan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) provinsi;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pengelolaan kebudayaan, museum Daerah, penetapan dan pengelolaan cagar budaya Daerah, pembinaan lembaga adat, kesenian, sejarah lokal, pelestarian tradisi, pembinaan lembaga adat, dan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) provinsi;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidangpengelolaan kebudayaan, museum Daerah, penetapan dan pengelolaan cagar budaya Daerah, pembinaan lembaga adat, kesenian, sejarah lokal, pelestarian tradisi, pembinaan lembaga adat, dan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) provinsi; dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Pasal 34

 

(1)

BidangKebudayaan, terdiri dari :

 

a.

Seksi Budaya dan Tradisi; dan

 

b.

Seksi Museum, Seni, Sejarah dan Purbakala.

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BidangKebudayaan.

 

Pasal 35

 

SeksiBudaya dan Tradisisebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan,pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporankebijakan bidangpengelolaan kebudayaan, pelestarian tradisi dan pembinaan lembaga adat.

Pasal 36

 

SeksiMuseum, Seni, Sejarah dan Purbakalasebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf bmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan,pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporankebijakan bidangpengelolaan museum Daerah, penetapan dan pengelolaan cagar budaya Daerah, pembinaan kesenian dan sejarah lokal serta dan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) provinsi.

 

Bagian Ketujuh

UPTD

 

Pasal 37

 

(1)

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Disparbud dapat dibentuk UPTD.

(2)

UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

 

 

Bagian Kedelapan

Jabatan Fungsional

 

Pasal 38

 

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Disparbud dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

Pasal 39

 

(1)

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2)

Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3)

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

(4)

Untukmemenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuaiperaturan perundang-undangan.

(5)

Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

(6)

Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Read 2269 times Last modified on Tuesday, 07 March 2017 08:22

Wisata

Pariwisata di banjarnegara
Pariwisata
Banjarnegara

Perkebunan

POHON KARET
Perkebunan &
Kehutanan

Pertanian

Potensi
Pertanian

Industri

Potensi Perindustrian di Banjarnegara
Potensi
Industri

Pertambangan

Potensoi Pertambangan
Potensi
Pertambangan