Sat10162021

Last updateFri, 23 Nov 2018 7am

Tupoksi

                     TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

 

Pasal 4

 

Distankan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

 

Pasal 5

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Distankan menyelenggarakan fungsi :

a.

perumusan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan;

b.

pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan;

c.

pelaksanaan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan;

 

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan;

f.

pelaksanaan fungsi  kesekretariatan dinas;

g.

pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan

h.

pelaksanaan fungsi  kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Bagian Kedua

Sekretariat

 

Pasal 6

 

(1)

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Distankan.

(2)

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

 

 

Pasal 7

 

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidangketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Distankan.

 

Pasal 8

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.

pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Distankan;

b.

pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Distankan;

c.

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan,  kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Distankan;

d.

pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Distankan;

e.

pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Distankan;

f.

pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

g.

penyelenggaraan  pengelolaan  barang  milik/kekayaan  daerah  dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Distankan;

h.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;dan

i.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Pasal 9

 

(1)

Sekretariat, terdiri dari :

 

a.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

 

b.

Sub Bagian Keuangan;dan

 

c.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(2)

Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.


 

 

 

 

 

Pasal 10

 

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerja di lingkungan Distankan.

 

Pasal 11

 

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan keuangan di lingkungan Distankan.

 

Pasal 12

 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Distankan.

 

 

 

 

 

 

Bagian Ketiga

Bidang Tanaman Pangan

 

Pasal 13

 

(1)

Bidang Tanaman Pangan adalah unsur pelaksana Distankan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

Bidang Tanaman Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

 

Pasal 14

 

Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Daerah, penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah, serta pengelolaan budi daya, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta pengembangan usaha pertanian bidang tanaman pangan.

 

Pasal 15

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi :

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Daerah, penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah, serta pengelolaan budi daya, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta pengembangan usaha pertanian bidang tanaman pangan;

 

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Daerah, penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah, serta pengelolaan budi daya, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta pengembangan usaha pertanian bidang tanaman pangan;

c.

pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Daerah, penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah, serta pengelolaan budi daya, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta pengembangan usaha pertanian bidang tanaman pangan;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Daerah, penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah, serta pengelolaan budi daya, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta pengembangan usaha pertanian bidang tanaman pangan;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Daerah, penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah, serta pengelolaan budi daya, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta pengembangan usaha pertanian bidang tanaman pangan; dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

 

(1)

Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari :

 

a.

Seksi Produksi Tanaman Pangan;dan

 

b.

Seksi Usaha Tanaman Pangan.

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan.

 

Pasal 17

 

Seksi Produksi Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian, serta pengelolaan budi daya pertanian bidang tanaman pangan.

 

Pasal 18

 

Seksi Usaha Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Daerah, penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta pengembangan usaha pertanian bidang tanaman pangan.

 

 

 

Bagian Keempat

Bidang Hortikultura

 

Pasal 19

 

(1)

Bidang Hortikultura adalah unsur pelaksana Distankan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

Bidang Hortikultura dipimpin oleh Kepala Bidang.

 

Pasal 20

 

Bidang Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Daerah, penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah, serta pengelolaan budi daya, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta pengembangan usaha pertanian bidang hortikultura.

 

Pasal 21

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Hortikultura menyelengarakan fungsi :

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Daerah, penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah, serta pengelolaan budi daya, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta pengembangan usaha pertanian bidang hortikultura;

 

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Daerah, penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah, serta pengelolaan budi daya, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta pengembangan usaha pertanian bidang hortikultura;

c.

pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Daerah, penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah, serta pengelolaan budi daya, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta pengembangan usaha pertanian bidang hortikultura;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Daerah, penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah, serta pengelolaan budi daya, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta pengembangan usaha pertanian bidang hortikultura;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Daerah, penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah, serta pengelolaan budi daya, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta pengembangan usaha pertanian bidang hortikultura pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Daerah, penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah, serta pengelolaan budi daya, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta pengembangan usaha pertanian bidang hortikultura; dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Pasal 22

 

(1)

Bidang Hortikultura, terdiri dari :

 

a.

Seksi Produksi Hortikultura;dan

 

b.

Seksi Usaha Hortikultura.

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hortikultura.

 

Pasal 23

 

Seksi Produksi Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian, dan pengelolaan budi daya pertanian bidang hortikultura.

 

Pasal 24

 

Seksi Usaha Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan,pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Daerah, penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta pengembangan usaha pertanian bidang hortikultura.

Bagian Kelima

Bidang Perkebunan

 

Pasal 25

 

(1)

Bidang Perkebunan adalah unsur pelaksana Distankan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

Bidang Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang.

 

Pasal 26

 

Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Daerah, penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah, serta pengelolaan budi daya, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta pengembangan usaha pertanian bidang perkebunan.

 

Pasal 27

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Perkebunan menyelengarakan fungsi :

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Daerah, penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah, serta pengelolaan budi daya, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta pengembangan usaha pertanian bidang perkebunan;

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Daerah, penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah, serta pengelolaan budi daya, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta pengembangan usaha pertanian bidang perkebunan;

c.

pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Daerah, penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah, serta pengelolaan budi daya, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta pengembangan usaha pertanian bidang perkebunan;

d.

pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Daerah, penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah, serta pengelolaan budi daya, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta pengembangan usaha pertanian bidang perkebunan;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Daerah, penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah, serta pengelolaan budi daya, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta pengembangan usaha pertanian bidang perkebunan; dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Pasal 28

 

(1)

Bidang Perkebunan, terdiri dari :

 

a.

Seksi Produksi Perkebunan;dan

 

b.

Seksi Usaha Perkebunan.

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan.

 

Pasal 29

 

Seksi Produksi Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian dan pengelolaan budi daya pertanian bidang perkebunan.

 

Pasal 30

 

Seksi Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Daerah, penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta pengembangan usaha pertanian bidang perkebunan.

 

 

 

 

Bagian Keenam

Bidang Peternakan

 

Pasal 31

 

(1)

Bidang Peternakan adalah unsur pelaksana Distankan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

Bidang Peternakan dipimpin oleh Kepala Bidang.

 

Pasal 32

 

Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan sumber daya genetic (SDG) hewan dalam Daerah, pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah, pengawasan obat hewan di tingkat pengecer, pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam Daerah, penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah provinsi lain, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah, pengembangan lahan penggembalaan umum, penerbitan rekomendasi izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan, penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah, pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah, pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, dan penerbitan rekomendasi izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.

Pasal 33

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bidang Peternakan menyelengarakan fungsi :

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidang pengelolaan sumber daya genetic (SDG) hewan dalam Daerah, pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah, pengawasan obat hewan di tingkat pengecer, pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam Daerah, penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah provinsi lain, pengelolaan wilayah sumber bibit ter-nak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah, pengembangan lahan peng-gembalaan umum, penerbitan rekomendasi izin usaha produksi benih/-bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan, penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah, pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah, pengelolaan pe-layanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, dan penerbitan rekomendasi izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan;

 

 

 

 

 

 

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan sumber daya genetic (SDG) hewan dalam Daerah, pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah, pengawasan obat hewan di tingkat pengecer, pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam Daerah, penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah provinsi lain, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah, pengembangan lahan penggembalaan umum, penerbitan rekomendasi izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan, penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah, pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah, pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, dan penerbitan rekomendasi izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan;

c.

pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan sumber daya genetic (SDG) hewan dalam Daerah, pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah, pengawasan obat hewan di tingkat pengecer, pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam Daerah, penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah provinsi lain, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah, pengembangan lahan penggembalaan umum, penerbitan rekomendasi izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan, penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah, pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah, pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, dan penerbitan rekomendasi izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pengelolaan sumber daya genetic (SDG) hewan dalam Daerah, pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah, pengawasan obat hewan di tingkat pengecer, pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam Daerah, penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah provinsi lain, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah, pengembangan lahan penggembalaan umum, penerbitan rekomendasi izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan, penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah, pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah, pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, dan penerbitan rekomendasi izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan;

 

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengelolaan sumber daya genetic (SDG) hewan dalam Daerah, pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah, pengawasan obat hewan di tingkat pengecer, pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam Daerah, penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah provinsi lain, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah, pengembangan lahan penggembalaan umum, penerbitan rekomendasi izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan, penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah, pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah, pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, dan penerbitan rekomendasi izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan; dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Pasal 34

 

(1)

Bidang Peternakan, terdiri dari :

 

a.

Seksi Produksi, Pengembangan dan Usaha Peternakan;dan

 

b.

Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan.

Pasal 35

 

Seksi Produksi, Pengembangan dan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan dalam Daerah, pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah, pengawasan obat hewan di tingkat pengecer, pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam Daerah, penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah provinsi lain, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah, pengembangan lahan penggembalaan umum, dan penerbitan rekomendasi izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan.

 

Pasal 36

 

Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah, pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah, pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, dan penerbitan rekomendasi izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.

 


Bagian Ketujuh

Bidang Perikanan

 

Pasal 37

 

(1)

Bidang Perikanan adalah unsur pelaksana Distankan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

Bidang Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang.

 

Pasal 38

 

Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI), penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan(IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam Daerah, pengelolaan pembudidayaan ikan, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pengembangan usaha perikanan.

 

 

 

 

Pasal 39

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bidang Perikanan menyelengarakan fungsi :

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidang pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI), penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 Daerah, pengelolaan pembudidayaan ikan, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pengembangan usaha perikanan;

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI), penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan(IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam Daerah, pengelolaan pembudidayaan ikan, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pengembangan usaha perikanan;

c.

pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI), penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan(IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam Daerah, pengelolaan pembudidayaan ikan, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pengembangan usaha perikanan;

 

 

 

 

 

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI), penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam Daerah, pengelolaan pembudidayaan ikan, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pengembangan usaha perikanan;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI), penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam Daerah, pengelolaan pembudidayaan ikan, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pengembangan usaha perikanan; dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

         

 

 

Pasal 40

 

(1)

Bidang Perikanan, terdiri dari :

 

a.

Seksi Produksi Perikanan;dan

 

b.

Seksi Usaha Perikanan.

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan.

 

 

 

 

 

 

Pasal 41

 

Seksi Produksi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah, dan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan pengelolaan pembudidayaan ikan.

 

Pasal 42

 

Seksi Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI), penerbitan rekomendasi Izin usaha perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam Daerah, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pengembangan usaha perikanan.

 

Bagian Kedelapan

UPTD

 

Pasal 43

 

(1)

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Distankan dapat dibentuk UPTD.

(2)

UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Distankan.

 

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

 

Bagian Kesembilan

Jabatan Fungsional

 

Pasal 44

 

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Distankan dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 45

 

(1)

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2)

Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3)

Jenis dan jenjang  jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

(4)

Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.

(5)

Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

(6)

Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Read 3011 times Last modified on Tuesday, 07 March 2017 08:26

Wisata

Pariwisata di banjarnegara
Pariwisata
Banjarnegara

Perkebunan

POHON KARET
Perkebunan &
Kehutanan

Pertanian

Potensi
Pertanian

Industri

Potensi Perindustrian di Banjarnegara
Potensi
Industri

Pertambangan

Potensoi Pertambangan
Potensi
Pertambangan