Wed10202021

Last updateFri, 23 Nov 2018 7am

Back You are here: Home Pemerintahan Kelembagaan Dinas DKP Tupoksi

Tupoksi

                             TUGAS DAN FUNGSI DINAS KETAHANAN PANGAN

 

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

 

Pasal 4

 

DKP mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

 

 

 

 

Pasal 5

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DKP menyelenggarakan fungsi :

a.

perumusan kebijakan di bidang penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan serta ketersediaan dan distribusi pangan;

b.

pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan serta ketersediaan dan distribusi pangan;

c.

pelaksanaan kebijakan di bidang penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan serta ketersediaan dan distribusi pangan;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan serta ketersediaan dan distribusi pangan;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan serta ketersediaan dan distribusi pangan;

f.

pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;

g.

pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD;dan

h.

pelaksanaan fungsi  kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Bagian Kedua

Sekretariat

 

Pasal 6

 

(1)

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

 

 

 

Pasal 7

 

Sekretariatmempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan DKP.

Pasal 8

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.

pengkoordinasian kegiatan di lingkungan DKP;

b.

pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan DKP;

c.

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan,  kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan DKP;

d.

pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan DKP;

e.

pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan DKP;

f.

pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

g.

penyelenggaraan  pengelolaan  barang  milik/kekayaan  daerah  dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan DKP;

h.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

i.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Pasal 9

 

(1)

Sekretariat, terdiri dari :

 

a.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

 

b.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(2)

Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

 

Pasal 10

 

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerjaserta pengelolaan keuangan di lingkungan DKP.

 

Pasal 11

 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidangketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan DKP.

 

Bagian Ketiga

Bidang Penganekaragaman, Konsumsi

dan Keamanan Pangan

 

Pasal 12

 

(1)

Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah unsur pelaksana DKP, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

BidangPenganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

 

Pasal 13

 

BidangPenganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan sumber daya lokal, serta pengawasan keamanan pangan segar.

 

Pasal 14

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidang pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan sumber daya lokal, serta pengawasan keamanan pangan segar;

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan sumber daya lokal, serta pengawasan keamanan pangan segar;

c.

pelaksanaan kebijakan bidang pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan sumber daya lokal, serta pengawasan keamanan pangan segar;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan sumber daya lokal, serta pengawasan keamanan pangan segar;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan sumber daya lokal, serta pengawasan keamanan pangan segar;dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Pasal 15

 

(1)

Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari

 

a.

Seksi Penganekaragaman dan Komsumsi Pangan; dan

 

b.

Seksi Keamanan Pangan;

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan.

 

Pasal 16

 

Seksi Penganekaragaman dan Komsumsi Pangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan sumber daya lokal.

 

Pasal 17

 

Seksi Keamanan Pangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengawasan keamanan pangan segar.

 

Bagian Keempat

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

 

Pasal 18

 

(1)

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan adalah unsur pelaksana DKP, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

 

Pasal 19

 

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyediaaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah, penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengelolaan cadangan pangan, penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan, penanganan kerawanan pangan Daerah, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah.

 

Pasal 20

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi :

 

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidang penyediaaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah, penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengelolaan cadangan pangan, penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan, penanganan kerawanan pangan Daerah, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah;

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penyediaaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah, penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengelolaan cadangan pangan, penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan, penanganan kerawanan pangan Daerah, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah;

c.

pelaksanaan kebijakan bidang penyediaaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah, penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengelolaan cadangan pangan, penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan, penanganan kerawanan pangan Daerah, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah;

 

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penyediaaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah, penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengelolaan cadangan pangan, penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan, penanganan kerawanan pangan Daerah, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyediaaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah, penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengelolaan cadangan pangan, penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan, penanganan kerawanan pangan Daerah, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah; dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Pasal 21

 

(1)

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri dari

 

a.

Seksi Ketersediaan Pangan; dan

 

b.

Seksi Distribusi Pangan;

 

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.

 

 

Pasal 22

 

Seksi Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyediaaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah, pengelolaan cadangan pangan, penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan, dan penanganan kerawanan pangan Daerah.

 

Pasal 23

 

Seksi Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah.

 

 

 

 

 

Bagian Kelima

UPTD

 

Pasal 24

 

(1)

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan DKP dapat dibentuk UPTD.

(2)

UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

         

 

Bagian Keenam

Jabatan Fungsional

 

Pasal 25

 

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan DKP dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 26

 

(1)

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2)

Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3)

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

(4)

Untukmemenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.

(5)

Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

(6)

Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

   
   
   
   
   
   
   
   
Read 869 times Last modified on Monday, 06 March 2017 13:40
More in this category: Profil »

Wisata

Pariwisata di banjarnegara
Pariwisata
Banjarnegara

Perkebunan

POHON KARET
Perkebunan &
Kehutanan

Pertanian

Potensi
Pertanian

Industri

Potensi Perindustrian di Banjarnegara
Potensi
Industri

Pertambangan

Potensoi Pertambangan
Potensi
Pertambangan