Sat10162021

Last updateFri, 23 Nov 2018 7am

Back You are here: Home Pemerintahan Kelembagaan Dinas DLH Tupoksi

Tupoksi

                             TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

 

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

 

Pasal 4

 

DLH mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Pasal 5

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DLH menyelenggarakan fungsi :

a.

perumusan kebijakan di bidang pengkajian dampak dan tata lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta kebersihan dan persampahan;

b.

pelaksanaan koordinasi kebijakandi bidang pengkajian dampak dan tata lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta kebersihan dan persampahan;

c.

pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian dampak dan tata lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta kebersihan dan persampahan;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pengkajian dampak dan tata lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta kebersihan dan persampahan

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian dampak dan tata lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta kebersihan dan persampahan;

f.

pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;

g.

pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan

h.

pelaksanaan fungsi  kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Bagian Kedua

Sekretariat

 

Pasal 6

 

(1)

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

 

 

 

Pasal 7

 

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan DLH.

Pasal 8

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.

pengkoordinasian kegiatan di lingkungan DLH;

b.

pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan DLH;

c.

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan,  kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan DLH;

d.

pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan DLH;

e.

pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan DLH;

f.

pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

g.

penyelenggaraan  pengelolaan  barang  milik/kekayaan  daerah  dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan DLH;

h.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

i.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Pasal 9

 

(1)

Sekretariat, terdiri dari :

 

a.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

 

b.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(2)

Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

 

Pasal 10

 

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerjaserta pengelolaan keuangan di lingkungan DLH.

 

Pasal 11

 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan DLH.

 

Bagian Ketiga

Bidang Pengkajian Dampak dan Tata Lingkungan

 

Pasal 12

 

(1)

Bidang Pengkajian Dampak dan Tata Lingkungan adalah unsur pelaksana DLH, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

BidangPengkajian Dampak dan Tata Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang.

 

 

Pasal 13

 

BidangPengkajian Dampak dan Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Daerah, kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk kebijakan rencana dan atau program (KRP) Daerah, pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati), serta pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterbitkan oleh pemerintah daerah, pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah, penetapan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup(PPLH) yang berada di daerah serta peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang berada di Daerah.

 

Pasal 14

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pengkajian Dampak dan Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

 

 

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidang penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Daerah, kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk kebijakan rencana dan atau program (KRP) Daerah, pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati), serta pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterbitkan oleh pemerintah daerah, pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah, penetapan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang berada di daerah serta peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup(PPLH) yang berada di Daerah;

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Daerah, kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk kebijakan rencana dan atau program (KRP) Daerah, pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati), serta pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterbitkan oleh pemerintah daerah, pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah, penetapan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup(PPLH) yang berada di daerah serta peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang berada di Daerah;

c.

pelaksanaan kebijakan bidang penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Daerah, kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk kebijakan rencana dan atau program (KRP) Daerah, pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati), serta pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterbitkan oleh pemerintah daerah, pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah, penetapan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang berada di daerah serta peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang berada di Daerah;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Daerah, kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk kebijakan rencana dan atau program (KRP) Daerah, pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati), serta pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterbitkan oleh pemerintah daerah, pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah, penetapan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang berada di daerah serta peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang berada di Daerah;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidangpenetapan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Daerah, kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk kebijakan rencana dan atau program (KRP) Daerah, pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati), serta pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterbitkan oleh pemerintah daerah, pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah, penetapan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang berada di daerah serta peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang berada di Daerah; dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Pasal 15

 

(1)

Bidang Pengkajian Dampak dan Tata Lingkungan, terdiri dari :

 

a.

Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan; dan

 

b.

Seksi Tata Lingkungan.

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengkajian Dampak dan Tata Lingkungan.

 

 

 

Pasal 16

 

Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Daerah, kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk kebijakan rencana dan atau program (KRP) Daerah.

 

Pasal 17

 

Seksi Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati), serta pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterbitkan oleh pemerintah daerah, pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah, penetapan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang berada di daerah serta peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang berada di Daerah.

 

 

 

 

Bagian Keempat

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

 

Pasal 18

 

(1)

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan adalah unsur pelaksana DLH, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

BidangPengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang.

 

Pasal 19

 

BidangPengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup di Daerah, penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Daerah, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah, pelayanan pengaduan lingkungan hidup terhadap usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) diterbitkan oleh pemerintah daerah, usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan atau dampaknya di daerah serta pelayanan tindak lanjut aduan masyarakat akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan.

 

 

 

 

 

Pasal 20

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidang pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup di Daerah, penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Daerah, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah, pelayanan pengaduan lingkungan hidup terhadap usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) diterbitkan oleh pemerintah daerah, usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan atau dampaknya di daerah serta pelayanan tindak lanjut aduan masyarakat akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan;

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup di Daerah, penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Daerah, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah, pelayanan pengaduan lingkungan hidup terhadap usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) diterbitkan oleh pemerintah daerah, usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan atau dampaknya di daerah serta pelayanan tindak lanjut aduan masyarakat akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan;

 

 

c.

pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup di Daerah, penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Daerah, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah, pelayanan pengaduan lingkungan hidup terhadap usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) diterbitkan oleh pemerintah daerah, usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan atau dampaknya di daerah serta pelayanan tindak lanjut aduan masyarakat akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup di Daerah, penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Daerah, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah, pelayanan pengaduan lingkungan hidup terhadap usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) diterbitkan oleh pemerintah daerah, usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan atau dampaknya di daerah serta pelayanan tindak lanjut aduan masyarakat akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan;

 

 

 

 

 

 

 

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidangpencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup di Daerah, penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Daerah, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah, pelayanan pengaduan lingkungan hidup terhadap usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) diterbitkan oleh pemerintah daerah, usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan atau dampaknya di daerah serta pelayanan tindak lanjut aduan masyarakat akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Pasal 21

 

(1)

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, terdiri dari

 

a.

Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan; dan

 

b.

Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan konservasi Sumber Daya Alam.

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BidangPengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

 

 

 

 

 

 

Pasal 22

 

SeksiPengendalian Pencemaran Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup di Daerah, penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Daerah, serta pelayanan tindak lanjut aduan masyarakat akibat pencemaran lingkungan.

 

Pasal 23

 

SeksiPengendalian Kerusakan Lingkungan dan konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup di Daerah, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah, pelayanan pengaduan lingkungan hidup terhadap usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan atau izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah, usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan atau dampaknya di Daerah serta pelayanan tindak lanjut aduan masyarakat akibat kerusakan lingkungan.

 

 

 

 

 

 

Bagian Kelima

Bidang Kebersihan dan Persampahan

 

Pasal 24

 

(1)

Bidang Kebersihan dan Persampahan adalah unsur pelaksana DLH, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

Bidang Kebersihan dan Persampahan dipimpin oleh Kepala Bidang.

 

Pasal 25

 

Bidang Kebersihan dan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pelayanan kebersihan, pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sampah (TPS) sampai dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), pengelolaan sampah, penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

 

Pasal 26

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Kebersihan dan Persampahan menyelenggarakan fungsi:

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidang pelayanan kebersihan, pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sampah (TPS) sampai dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), pengelolaan sampah, penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta;

 

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan kebersihan, pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sampah (TPS) sampai dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), pengelolaan sampah, penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta;

c.

pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan kebersihan, pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sampah (TPS) sampai dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), pengelolaan sampah, penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pelayanan kebersihan, pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sampah (TPS) sampai dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), pengelolaan sampah, penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pelayanan kebersihan, pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sampah (TPS) sampai dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), pengelolaan sampah, penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta; dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

 

(1)

Bidang Kebersihan dan Persampahan, terdiri dari :

 

a.

Seksi Kebersihan; dan

 

b.

Seksi Persampahan.

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan.

 

Pasal 28

 

Seksi Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pelayanan kebersihan dan pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sampah (TPS) sampai dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

 

Pasal 29

 

Seksi Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf  b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan sampah, penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

 

 

 

 

Bagian Keenam

UPTD

 

Pasal 30

 

(1)

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dapat dibentuk UPTD.

(2)

UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DLH.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

 

 

Bagian Ketujuh

Jabatan Fungsional

 

Pasal 31

 

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan DLH dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 32

 

(1)

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2)

Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3)

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

(4)

Untukmemenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuaiperaturan perundang-undangan.

(5)

Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

(6)

Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

   
   
   
   
   
   
   
   
Read 3879 times Last modified on Monday, 06 March 2017 14:10

Wisata

Pariwisata di banjarnegara
Pariwisata
Banjarnegara

Perkebunan

POHON KARET
Perkebunan &
Kehutanan

Pertanian

Potensi
Pertanian

Industri

Potensi Perindustrian di Banjarnegara
Potensi
Industri

Pertambangan

Potensoi Pertambangan
Potensi
Pertambangan