Tue10192021

Last updateFri, 23 Nov 2018 7am

Back You are here: Home Pemerintahan Kelembagaan Dinas DPMPTSP Tupoksi

Tupoksi

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

 

Pasal 4

 

DPMPTSP mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan energi sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

 

Pasal 5

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DPMPTSP menyelenggarakan fungsi :

a.

perumusan kebijakan di bidang pengembangan iklim, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal serta pelayanan perizinan terpadu;

b.

pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pengembangan iklim, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal serta pelayanan perizinan terpadu;

c.

pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal serta pelayanan perizinan terpadu;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pengembangan iklim, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal serta pelayanan perizinan terpadu;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan iklim, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal serta pelayanan perizinan terpadu;

f.

pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;

g.

pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD;dan

h.

pelaksanaan fungsi  kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Bagian Kedua

Sekretariat

 

Pasal 6

 

(1)

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

 

 

Pasal 7

 

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan DPMPTSP.

 

Pasal 8

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.

pengkoordinasian kegiatan di lingkungan DPMPTSP;

b.

pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan DPMPTSP;

c.

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan,  kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan DPMPTSP;

 

d.

pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan DPMPTSP;

e.

pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan DPMPTSP;

f.

pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

g.

penyelenggaraan  pengelolaan  barang  milik/kekayaan  daerah  dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan DPMPTSP;

h.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

i.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

 

Pasal 9

 

(1)

Sekretariat, terdiri dari :

 

a.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

 

b.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(2)

Sub Bagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

 

 

Pasal 10

 

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan DPMPTSP.

 

Pasal 11

 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan DPMPTSP.

 

Bagian Ketiga

Bidang Pengembangan Iklim Promosi

dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

 

Pasal 12

 

(1)

Bidang Pengembangan Iklim Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah unsur pelaksana DPMPTSP, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

Bidang Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang.

 

 

Pasal 13

 

Bidang Pengembangan Iklim Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, pembuatan peta potensi investasi Daerah, penyelenggaraan kerjasama penanaman modal dengan instansi pemerintah atau dunia usaha, pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah, penerbitan rekomendasi izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah dan fasilitasi pengelolaan energi sumber daya mineral.

 

Pasal 14

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, pembuatan peta potensi investasi Daerah, penyelenggaraan kerjasama penanaman modal dengan instansi pemerintah atau dunia usaha, pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah, penerbitan rekomendasi izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah dan fasilitasi pengelolaan energi sumber daya mineral;

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, pembuatan peta potensi investasi Daerah, penyelenggaraan kerjasama penanaman modal dengan instansi pemerintah atau dunia usaha, pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah, penerbitan rekomendasi izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah dan fasilitasi pengelolaan energi sumber daya mineral;

c.

pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, pembuatan peta potensi investasi Daerah, penyelenggaraan kerjasama penanaman modal dengan instansi pemerintah atau dunia usaha, pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah, penerbitan rekomendasi izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah dan fasilitasi pengelolaan energi sumber daya mineral;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, pembuatan peta potensi investasi Daerah, penyelenggaraan kerjasama penanaman modal dengan instansi pemerintah atau dunia usaha, pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah, penerbitan rekomendasi izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah dan fasilitasi pengelolaan energi sumber daya mineral;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, pembuatan peta potensi investasi Daerah, penyelenggaraan kerjasama penanaman modal dengan instansi pemerintah atau dunia usaha, pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah, penerbitan rekomendasi izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah dan fasilitasi pengelolaan energi sumber daya mineral;dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Pasal 15

 

(1)

Bidang Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, terdiri dari :

 

a.

Seksi Pengembangan Iklim Promosi;

 

b.

Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pengolahan Informasi;dan

 

c.

Seksi Pengelolaan Energi Sumber Daya Mineral.

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BidangPengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

 

Pasal 16

 

Seksi Pengembangan Iklim Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah dan pembuatan peta potensi investasi Daerah serta penyelenggaraan kerjasama penanaman modal dengan instansi pemerintah atau dunia usaha.

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 17

 

Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pengolahan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah serta pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah.

 

Pasal 18

 

Seksi Pengelolaan Energi Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penerbitan rekomendasi izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten dan fasilitasi pengelolaan energi sumber daya mineral.

         

 

Bagian Keempat

Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu

 

Pasal 19

 

(1)

Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu adalah unsur pelaksana DPMPTSP, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh Kepala Bidang.

 

 

 

 

Pasal 20

 

Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pelayanan perizinan usaha dan perizinan non usaha secara terpadu 1 (satu) pintu.

 

Pasal 21

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu menyelenggarakan fungsi :

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidang pelayanan perizinan usaha dan perizinan non usaha secara terpadu 1 (satu) pintu;

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan perizinan usaha dan perizinan non usaha secara terpadu 1 (satu) pintu;

c.

pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan perizinan usaha dan perizinan non usaha secara terpadu 1 (satu) pintu;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pelayanan perizinan usaha dan perizinan non usaha secara terpadu 1 (satu) pintu;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pelayanan perizinan usaha dan perizinan non usaha secara terpadu 1 (satu) pintu; dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Pasal 22

 

(1)

Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari

 

a.

Seksi Pelayanan Perizinan Usaha; dan

 

b.

Seksi Pelayanan Perizinan Non Usaha;

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu.

 

 

Pasal 23

 

Seksi Pelayanan Perizinan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pelayanan perizinan usaha secara terpadu 1 (satu) pintu.

 

Pasal 24

 

Seksi Pelayanan Perizinan Non Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pelayanan perizinan non usaha secara terpadu 1 (satu) pintu.

 

Bagian Kelima

UPTD

 

Pasal 25

 

(1)

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan DPMPTSP dapat dibentuk UPTD.

(2)

UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

       

 

 

Bagian Keenam

Jabatan Fungsional

 

Pasal 26

 

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan DPMPTSP dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 27

 

(1)

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2)

Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3)

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

(4)

Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.

(5)

Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

(6)

Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Read 958 times Last modified on Monday, 06 March 2017 15:39
More in this category: Profil »

Wisata

Pariwisata di banjarnegara
Pariwisata
Banjarnegara

Perkebunan

POHON KARET
Perkebunan &
Kehutanan

Pertanian

Potensi
Pertanian

Industri

Potensi Perindustrian di Banjarnegara
Potensi
Industri

Pertambangan

Potensoi Pertambangan
Potensi
Pertambangan