Tue10192021

Last updateFri, 23 Nov 2018 7am

Back You are here: Home Pemerintahan Kelembagaan Dinas DPUPR Tupoksi

Tupoksi

            TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

 

Bagian Kesatu

 

 

Kepala Dinas

 

 

 

 

 

Pasal 4

 

 

 

 

 

DPUPR mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

 

 

 

 

 

Pasal 5

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DPUPR menyelenggarakan fungsi :

 

 

a.

perumusan kebijakan di bidang bangunan gedung dan pertamanan, bina marga, pengelolaan sumber daya air dan tata ruang;

 

 

b.

pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang bangunan gedung dan pertamanan, bina marga, pengelolaan sumber daya air dan tata ruang;

 

 

c.

pelaksanaan kebijakan di bidang bangunan gedung dan pertamanan, bina marga, pengelolaan sumber daya air dan tata ruang;

 

 

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang bangunan gedung dan pertamanan, bina marga, pengelolaan sumber daya air dan tata ruang;

 

 

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bangunan gedung dan pertamanan, bina marga, pengelolaan sumber daya air dan tata ruang;

 

 

f.

pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;

 

 

g.

pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan

 

 

h.

pelaksanaan fungsi  kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

 

 

 

Bagian Kedua

 

 

Sekretariat

 

 

 

 

 

Pasal 6

 

 

 

 

 

(1)

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

 

 

(2)

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

 

 

 

 

 

 

Pasal 7

 

 

 

 

 

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan DPUPR.

 

 

 

 

 

Pasal 8

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

 

 

a.

pengkoordinasian kegiatan di lingkungan DPUPR;

 

 

b.

pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan DPUPR;

 

 

c.

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan,  kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan DPUPR;

 

 

d.

pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan DPUPR;

 

 

e.

pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan DPUPR;

 

 

f.

pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

 

 

g.

penyelenggaraan  pengelolaan  barang  milik/kekayaan  daerah  dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan DPUPR;

 

 

h.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

 

 

i.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

 

 

 

Pasal 9

 

 

 

 

 

(1)

Sekretariat, terdiri dari :

 

 

 

a.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

 

 

 

b.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

 

 

(2)

Sub Bagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

 

 

 

 

 

Pasal 10

 

 

 

 

 

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporankebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan DPUPR.

 

 

Pasal 11

 

 

 

 

 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporankebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan DPUPR.

 

 

 

 

 

Bagian Ketiga

 

 

Bidang Bangunan Gedung dan Pertamanan

 

 

 

 

 

Pasal 12

 

 

 

 

 

(1)

BidangBangunan Gedung dan Pertamanan adalah unsur pelaksana DPUPR, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

 

 

(2)

Bidang Bangunan Gedung dan Pertamanan dipimpin oleh Kepala Bidang.

 

 

 

 

 

Pasal 13

 

 

 

 

 

Bidang Bangunan Gedung dan Pertamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan bangunan gedung di Daerah, pemberian rekomendasi izin mendidikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah, penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah, penerbitan rekomendasi izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil), pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi serta pengelolaan pertamanan, trotoar, permakaman dan penerangan jalan umum.

 

Pasal 14

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Bangunan Gedung dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi :

 

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan bangunan gedung di Daerah, pemberian rekomendasi izin mendidikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah, penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah, penerbitan rekomendasi izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil), pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi serta pengelolaan pertamanan, trotoar, permakaman dan penerangan jalan umum;

 

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan bangunan gedung di Daerah, pemberian rekomendasi izin mendidikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah, penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah, penerbitan rekomendasi izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil), pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi serta pengelolaan pertamanan, trotoar, permakaman dan penerangan jalan umum;

 

c.

pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan bangunan gedung di Daerah, pemberian rekomendasi izin mendidikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah, penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah, penerbitan rekomendasi izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil),pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi serta pengelolaan pertamanan, trotoar, permakaman dan penerangan jalan umum;

 

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penyelenggaraan bangunan gedung di Daerah, pemberian rekomendasi izin mendidikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah, penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah, penerbitan rekomendasi izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil), pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi serta pengelolaan pertamanan, trotoar, permakaman dan penerangan jalan umum;

 

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan bangunan gedung di Daerah, pemberian rekomendasi izin mendidikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah, penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah, penerbitan rekomendasi izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil), pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi serta pengelolaan pertamanan, trotoar, permakaman dan penerangan jalan umum; dan

 

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

 

 

Pasal 15

 

(1)

Bidang Bangunan Gedung dan Pertamanan, terdiri dari :

 

a.

Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung; dan

 

b.

Seksi Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum.

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BidangBangunan Gedung dan Pertamanan.

Pasal 16

 

Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporankebijakan bidang penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah, pemberian rekomendasi izin mendidikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah, penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten, penerbitan rekomendasi izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

 

Pasal 17

 

Seksi Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporankebijakan bidang pengelolaan pertamanan, trotoar, permakaman dan penerangan jalan umum.

 

Bagian Keempat

Bidang Bina Marga

 

Pasal 18

 

(1)

Bidang Bina Marga adalah unsur pelaksana DPUPR, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang.

 

Pasal 19

 

Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan jalan kabupaten, peningkatan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan.

 

Pasal 20

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi :

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan jalan kabupaten, peningkatan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan;

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan jalan kabupaten, peningkatan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan;

c.

pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan jalan kabupaten, peningkatan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penyelenggaraan jalan kabupaten, peningkatan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan jalan kabupaten, peningkatan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan; dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Pasal 21

 

(1)

Bidang Bina Marga, terdiri dari :

 

a.

Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan; dan

 

b.

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.

 

Pasal 22

 

Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporankebijakan bidang penyelenggaraan jalan kabupaten serta peningkatan jalan dan jembatan.

 

Pasal 23

 

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporankebijakan bidang pemeliharaan jalan dan jembatan.

 

Bagian Kelima

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air

 

Pasal 24

 

(1)

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air adalah unsur pelaksana DPUPR, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang.

 

 

 

Pasal 25

 

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pada wilayah sungai yang ada di Daerah, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha yang ada di Daerah, pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah.

 

Pasal 26

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidang pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pada wilayah sungai yang ada di Daerah, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha yang ada di Daerah, pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah;

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pada wilayah sungai yang ada di Daerah, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha yang ada di Daerah, pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah;

 

c.

pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pada wilayah sungai yang ada di Daerah, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha yang ada di Daerah, pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pada wilayah sungai yang ada di Daerah, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha yang ada di Daerah, pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pada wilayah sungai yang ada di Daerah, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha yang ada di Daerah, pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah; dan

g.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Pasal 27

 

(1)

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, terdiri dari :

 

a.

Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Air; dan

 

b.

Seksi Irigasi, Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Pasal 28

 

Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporankebijakan bidang pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pada wilayah sungai yang ada di Daerah dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah.

 

Pasal 29

 

SeksiIrigasi, Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporankebijakan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha yang ada di Daerah.

 

Bagian Keenam

Bidang Tata Ruang

 

Pasal 30

 

(1)

Bidang Tata Ruang adalah unsur pelaksana DPUPR, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

Bidang Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang.

 

 

 

 

 

Pasal 31

 

Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan penataan ruang wilayah dan pengendalian tata ruang wilayah Daerah.

 

Pasal 32

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :

a.

perencanaan perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan penataan ruang wilayah dan pengendalian tata ruang wilayah Daerah;

b.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan penataan ruang wilayah dan pengendalian tata ruang wilayah Daerah;

c.

pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan penataan ruang wilayah dan pengendalian tata ruang wilayah Daerah;

d.

pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penyelenggaraan penataan ruang wilayah dan pengendalian tata ruang wilayah Daerah;

e.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan penataan ruang wilayah dan pengendalian tata ruang wilayah Daerah; dan

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Pasal 33

 

(1)

Bidang Tata Ruang, terdiri dari :

 

a.

Seksi Tata Ruang Wilayah; dan

 

b.

Seksi Pengendalian Tata Ruang Wilayah.

(2)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang.

                 

 

 

Pasal 34

 

Seksi Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporankebijakan bidang penyelenggaraan penataan ruang wilayah Daerah.

 

Pasal 35

 

Seksi Pengendalian Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporankebijakan bidang pengendalian tata ruang wilayah Daerah.

 

Bagian Ketujuh

UPTD

 

Pasal 36

 

(1)

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan DPUPR dapat dibentuk UPTD.

(2)

UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Read 3437 times Last modified on Monday, 06 March 2017 10:47

Wisata

Pariwisata di banjarnegara
Pariwisata
Banjarnegara

Perkebunan

POHON KARET
Perkebunan &
Kehutanan

Pertanian

Potensi
Pertanian

Industri

Potensi Perindustrian di Banjarnegara
Potensi
Industri

Pertambangan

Potensoi Pertambangan
Potensi
Pertambangan